13 Anggota DPRD Talaud yang Tak Ikut Paripurna APBD-P 2022 Diduga ‘Dikucilkan’

POSKO, MANADO – Polemik Paripurna Penetapan APBD-P TA 2022 Talaud makin menarik disimak. Sebab, informasi didapat 13 dari 25 anggota DPRD yang tak mengikuti secara fisik paripurna yang dilaksanakan akhir September 2022 tersebut, ‘dikucilkan’.

Menurut sumber resmi, belasan legislator tersebut, diduga mendapat perlakuan tak menyenangkan. Mulai dari intimidasi hingga proses pencairan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan perjalanan dinas dibekukan.

Baca juga:

Diduga Ada Kongkalingkong di Paripurna APBD-P 2022 Talaud

“13 anggota DPRD Talaud yang tak mengikuti secara fisik Paripurna APBD-P 2022, mendapat intimidasi. Selain itu, pencairan (biaya) SPPD dan perjalanan dinas dibekukan,” ungkap sumber.

Dikatakan, Sekwan Arvan Bawangun pasti mengetahui hal ini. Sebab semua proses pencairan berada di Setwan DPRD Talaud.

Baca juga:

Anggaran Pembelian Lahan SPBU Disebut Penyebab APBD-P 2022 Talaud Tak Kuorum

“Pastinya perlakuan ini pasti diketahui persis oleh Sekwan (Bawangun). Apalagi proses pencairan SPPD itu di Sekwan. Langsung tanya saja kepada beliau,” tutup sumber dan meminta wartawan untuk menyimpan namanya.

Terpisah, Bawangun saat dikonfirmasi terkait hal ini, Selasa (09/05/2023) lalu, di sala satu rumah kopi di kawasan Megamas, memilih bungkam. “No comment,” singkatnya.(ian)