Anggaran Pembelian Lahan SPBU Disebut Penyebab APBD-P 2022 Talaud Tak Kuorum

POSKO, MANADO – Tidak hadirnya secara fisik 13 dari 25 anggota DPRD Talaud saat Paripurna Penetapan APBD-P TA 2022 Talaud, di akhir September 2022 lalu; disebut akibat munculnya anggaran untuk pembelian Lahan SPBU di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane.

“Sebagian besar legislator Talaud itu menolak Paripurna Penetapan APBD-P 2022. Buktinya, hingga APBD-P ‘diketuk’ subuh hari, hanya 12 legislator yang ikut,” ungkap sumber resmi .

Baca juga:

Eks Ketua DPRD Talaud Bantah Paripurna APBD-P 2022 Tak Kuorum

“Mereka (13 anggota DPRD Talaud) menolak karena munculnya anggaran untuk pembelian lahan SPBU di Melonguane Barat,” sambungnya.

Ditekankan, pembelian lahan SPBU tidak sesuai dengan kesepakan antara pihak eksekutif dan legislatif sebelumnya, terkait pinjaman di BSG sekira Rp 120 miliar

“Jangankan pembelian lahan, fisik SPBU saja tidak termasuk kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam empat poin penggunaan pinjaman dadi BSG sekira Rp 120 miliar. Kesepakatan sebenarnya, untuk pembangunan depot minyak, bukan pembelian lahan hingga pembangunan SPBU,” tekannya.

Ditambahkan sumber, pelaksanaan Paripurna Penetapan APBD-P 2022 Talaud sudah jelas-jelas tidak kuorum. Sebab, dua per tiga legislator tidak menghadiri secara fisik pelaksanaan paripurna yang dipimpin eks Ketua DPRD Jakop Mangole.

Baca juga:

Paripurna APBD-P 2022 Disebut Berpolemik

“Pernyataan mantan Ketua DPRD Talaud (Mangole) soal kuorum dilihat dari daftar hadir legislator saat paripurna harus dipertanyakan. Karena kuorum harus dilihat dari kehadiran fisik, bukan tandatangan yang bisa dimanipulasi,” tutup sumber.

Sebelumnya, dihubungi via ponsel di 082291754xxx, Kamis (11/05/202), Mangole bersikeras mengatakan, penentuan paripurna kuorum dengan melihat daftar hadir. Dimana daftar hadir para anggota DPRD tersebut, diberikan Setwan kepada pimpinan DPRD.

“Kalau sudah kuorum, sudah ada daftar hadir. Jadi redaksinya begini: Berdasarkan catatan yang disampaikan sekretaris DPRD bahwa sesuai daftar hadir, yang hadir sekian. Maka rapat memenuhi kuorum. Itu begitu. Jadi begitu kami membuat paripurna. Paripurna itu berdasarkan daftar hadir. Kami dikasih jalan (mengisi) daftar hadir,” tekannya.(ian)