Diduga Ada Kongkalingkong di Paripurna APBD-P 2022 Talaud

POSKO, MANADO – Paripurna Penetapan APBD-P Tahun Anggaran (TA) 2022 Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dilaksanakan akhir September 2022 lalu, diduga ada ‘kongkalikong’.

Disebut sumber resmi wartawan POSKO MANADO, kongkalikong ini untuk memuluskan pembelian lahan SPBU di Kelurahan Melonguane Timur.

Baca juga:

Anggaran Pembelian Lahan SPBU Disebut Penyebab APBD-P 2022 Talaud Tak Kuorum

“13 anggota DPRD Talaud tidak menghadiri Paripurna Penetapan APBD-P 2022 Talaud karena menolak dimasukkannya anggaran untuk pembelian lahan SPBU. Tapi paripurna persetujuan tetap dilaksanakan,” ungkap sumber dan meminta namanya disembunyikan.

“Sudah jelas-jelas di depan mata dari 25 anggota DPRD, yang hadir secara fisik hanya 12 anggota. Sudah jelas-jelas tidak kuorum, kemudian paripurna tetap ‘diketuk’. Kalau bukan ada dugaan ‘kongkalikong’, terus apa lagi?” sambung sumber.

Baca juga:

Eks Ketua DPRD Talaud Bantah Paripurna APBD-P 2022 Tak Kuorum

Terpisah, Mangole ketika dikonfirmasi menegaskan, informasi soal sebagian besar anggota DPRD menolak pembelian lahan SPBU tidak benar. Karena sudah berkonsultasi di Kemendagri dan pembahasan sudah selesai di rapat gabungan komisi DPRD Talaud

“Itu informasi sepihak. Sudah dikonsultasikan sampai di Kemendagri menyangkut persoalan pinjaman daerah. Sudah dibicarakan dua kali di rapat dan itu clear di rapat gabungan komisi,” tegasnya.

Dikatakan, saat pelaksanaan paripurna, tinggal segelintir anggota DPRD Talaud yang tidak menyetujui pembelian lahan SPBU.

Baca juga:

Paripurna APBD-P 2022 Disebut Berpolemik

“Akhirnya ketika di paripurna (Penetapan APBD-P 2022), hanya ada satu dua orang (anggota DPRD Talaud, yang menolak pembelian lahan SPBU). Contohnya pimpinan dua itu (Wakil Ketua DPRD Talaud) tidak hadir. Karena dorang dua itu (menolak). Tapi (anggota DPRD) yang lain selesai (menyetujui), clear,” katanya.

Lanjut Mangole, jika memang pembelian lahan SPBU tidak disetujui dan Penetapan Paripurna APBD-P tidak kuorum, pasti akan ditolak saat verifikasi d dalam evaluasi tingkat provinsi.

“Jadi barang itu (anggaran untuk pembelian lahan SPBU) dibicarakan berapa kali dan sudah diverifikasi di tingkatan provinsi ketika dilakukan evaluasi. Tidak mungkin kalau tidak memenuhi kuorum, itu diterima di evaluasi (di tingkat provinsi). Logikanya begitu,” tutupnya.(ian)