Eks Ketua DPRD Talaud Bantah Paripurna APBD-P 2022 Tak Kuorum

POSKO, MANADO – Paripurna Penetapan APBD-P TA 2022 Kabupaten Kepulauan Talaud yang disebut tidak kuorum, dibantah Eks Ketua DPRD Talaud Jakop Mangole.

“Siapa yang bilang (Paripurna Penetapan APBD-P TA 2022 Talaud tidak kuorum)? Itu paripurna diadakan kalau sudah kuorum,” katanya saat dihubungi di 082291754xxx, Kamis (11/05/2023).

Baca juga:

Paripurna APBD-P 2022 Disebut Berpolemik

Menurutnya, paripurna akan disahkan kalau daftar hadir para legislator sudah kuorum.

“Yang pasti begini, kalau paripurna, saya hampir dua periode pimpinan dewan. Namanya mau paripurna, kami akan mengesahkan paripurna kalau daftar hadir (legislator) yang disodorkan sekretariat itu memenuhi kuota,” tuturnya.

Ditekankan, paripurna kuorum dengan melihat daftar hadir. Dimana daftar hadir para anggota DPRD tersebut, diberikan Setwan kepada pimpinan DPRD.

“Kalau sudah kuorum, sudah ada daftar hadir. Jadi redaksinya begini: Berdasarkan catatan yang disampaikan sekretaris DPRD bahwa sesuai daftar hadir, yang hadir sekian. Maka rapat memenuhi kuorum. Itu begitu. Jadi begitu kami membuat paripurna. Paripurna itu berdasarkan daftar hadir. Kami dikasih jalan (mengisi) daftar hadir,” tekannya.

Lanjut Mangole, usai paripurna akan ada evaluasi di Pemprov Sulut. Sehingga, kalau paripurna tidak kuorum, pasti langsung ditolak saat evaluasi.

“Sesudah paripurna, itu diantar ke provinsi untuk diverifikasi. Jadi di provinsi, sebelum masuk ke Badan Keuangan, itu ke Biro Hukum. Biro Hukum yang akan melakukan verifikasi tentang legalnya, statusnya pelaksanaan paripurna,” tuturnya.

“Berdasarkan itu, ketika di rapat evaluasi, di situ disampaikan oleh Biro Hukum, bahwa telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksa evaluasi terkait. Baru keluar SK Gubernur. Di SK gubernur itu berbunyi ta..ta..ta..ta.. untuk diminta ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD lewat rapat TAPD dengan Banggar DPRD. Berdasarkan rapat itu disetujui. Maka dibuatlah tandatangan oleh pimpinan dewa baru di-perda-kan. Begitu tata caranya,” sambung Mangole.

Ditegaskan kembali, selama ia dipercayakan sebagai pimpinan DPRD, pasti meminta daftar hadir dari Setwan sebelum pelaksanaan paripurna.

“Saya dulu Ketua DPRD, sebelumnya juga Wakil Ketua DPRD. Sebelum paripurna, saya minta daftar hadir. Daftar hadir disusun, yang hadir misalnya 17 orang jadi paripurna terpenuhi. Jadi tidak mungkin 12 orang di daftar hadir terus palu diketuk (paripurna disahkan). Itu tidak mungkinlah,” tutup Mangole.(ian)