ET: Dua Pimpinan DPRD Talaud dan Satu Anggota Fraksi PDIP Tidak Dewasa

Disebut Tak Pro Rakyat dan Menghambat Evaluasi APBD-P

POSKO, MANADO-Engelbertus Tatibi (ET), sala satu Tokoh Masyarakat Talaud angkat suara terkait proses evaluasi APBD-P Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2023. Diungkapkan, hari ini, Rabu (08/10/2023) ada pertemuan antara Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD TALAUD yang difasilitasi Pemprov Sulut di Kantor Gubernur Sulut.

Baca juga:

Pemkab Talaud Terpaksa Realisasi Perkada APBD-P 2023

Meski begitu, ia menyesalkan sikap dari dua pimpinan DPRD, yakni Ketua Samuel Bentian dan Wakil Ketua Jekmon Amisi serta anggota Fraksi PDIP Jacob Mangole. Sebab, ia menilai tiga legislator tersebut tak pro rakyat dan menghambat keluarnya surat evaluasi APBD-P 2023 dari Pemprov Sulut.

“Dua pimpinan DPRD Talaud dan satu anggota fraksi PDIP tidak dewasa. Mereka menghambat keluarnya surat evaluasi APBD-P,” sebutnya saat menghubungi POSKO MANADO.

Dikatakan, pernyataannya tersebut bukan tanpa alasan. Sebab tiga legislator ini meminta untuk menghilangkan beberapa item yang sudah disepakati dan disetujui dalam Paripurna.

“Mereka itu aneh, masa item-item yang sudah disepakati, sudah disetujui dan sudah ditetapkan dalam Paripurna mau dihilangkan. Tau aturan atau tidak? Di depan masyarakat, di depan nakes yang demo lalu tunjukan diri pahlawan. Tapi dibalik itu bersikap menghambat APBD-P,” kata ET.

Baca juga:

E2L: Masalah di Laut Jangan di Bawah ke Darat

Ditekankan, tiga legislator tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadi dan pencitraan. “Mau uji aturan? Mari! Tapi jangan kesampingkan kepentingan umum. Seluruh masyarakat Talaud, termasuk honor Satpol-PP, nakes hingga tenaga kebersihan menunggu APBD-P. Jangan jadi penghambat,” tekan pria yang tiga kali menjadi anggota DPR Talaud juga Ketua DPRD Talaud ini.

Lanjut ET, jika tiga legislator ini memiliki masalah pribadi atau apapun secara pribadi maupun kelompok dengan Bupati Talaud, harus dikesampingkan dahulu.

“Mereka maunya apa? Kalau ada persoalan dengan bupati, itu urusan kebelakang. Karena kepentingan masyarakat harus dikedepankan,” tutupnya.(ian)