Harga Lahan SPBU Melonguane diduga di-Mark Up dari 65 Ribu per Meter ke 200 Ribu

Berubah Saat Pergeseran

POSKO, MANADO-Ada kabar baru dari dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pengadaan lahan SPBU Melonguane oleh Pemkab Talaud melalui Dinas PUTR di tahun anggaran 2022; yang saat ini sementara ditangani Kejati Sulut.

Informasi didapat POSKO MANADO, harga lahan awalnya ditetapkan Rp 65 ribu per meter dengan luas lahan sekira dua hektar. Kemudian, diubah menjadi Rp 200 ribu per meter, dengan luas lahan sekira 2,5 hektar.

Baca juga:

Penanganan Dugaan KKN Pengadaan Lahan SPBU Melonguane di Kejati Sulut Dipertanyakan

“Sebelumnya lahan yang akan dibeli (Pemkab Talaud) itu luasnya dua hektar dengan harga Rp 65 ribu per meter. Kemudian diubah menjadi 2,5 hektar dengan harga Rp 200 ribu per meter,” ungkap sumber resmi dan meminta agar namanya disimpan.

Sumber kemudian menunjukkan dokumen Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Talaud TA 2022 dari Dinas PUTR Talaud.

Dari dokumen tersebut, dalam tabel Sebelum Pergeseran; ada Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri, Pembangunan Depot Minyak. Dimana luas lahan tertera 20.000 meter persegi dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

Baca juga:

Dugaan Tindakan Semena-mena dan Kekerasan Terhadap Bhayangkari oleh Anggota Polres Talaud Sudah Ditangani Polda Sulut

“Setelah pergeseran, selain luas lahan menjadi 25.000 meter persegi; anggaran bertambah Rp 3,7 miliar sehingga menjadi Rp 5 miliar,” beber sumber.

Sementara itu, Kadis PUTR Talaud John Majampoh saat dikonfirmasi via WhatsApp di 0813-5588-9xxx, Selasa (05/09/2023), sekira pukul 09.31 WITA, 09.32 WITA dan 09.33 WITA; belum bisa dihubungi sebab dalam keadaan tidak aktif. Begitu juga pesan di 09.34 WITA, hingga berita ini tayang belum direspon.

Dalam pemberitaan sebelumnya, informasi beredar kalau beberapa waktu lalu; Ruddy Kululu, selaku pemilik lahan sebelumnya di Kelurahan Melonguane Barat yang dibeli Pemkab Talaud melalui Dinas PUTR tersebut, kembali diperiksa Kejati Sulut. “Ruddy Kululu selalu pemilik lahan sebelumnya, informasi diperiksa pekan lalu,” ungkap sumber.

Baca juga:

Pertamina Disebut Ubah Pembangunan Depot di Talaud Jadi SPBU

Sementara itu, saat mau dikonfirmasi di Kejati Sulut, Selasa (29/08/2023), sekira pukul 15.14 WITA hingga 16.03 WITA, menurut petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumampuk sudah tidak berada di kantor. “Tadi Kasipenkum (Rumampuk) ikut kegiatan vidcon, tapi sekarang sudah keluar (untuk) makan. Nanti esok pagi saja,” tutur sala satu petugas.(ian)