Ini Alasan Kejari Talaud Naikan Status Penanganan Dugaan KKN di Pengadaan Desinfektan Bersumber Dandes

Sala Satunya Harga Barang Lebih Rendah dari Harga yang Ditetapkan

POSKO, MANADO-Penanganan kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Pengadaan Cairan Desinfektan untuk Penanggulangan Covid-19 (C-19), bersumber dari Dana Desa (Dandes) seluruh Desa se-Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran (TA) 2020; saat ini sudah naik tingkat ke tahap penyidikan.

Baca juga:

UPDATE! Kasus Dugaan KKN di Pengadaan Desinfektan dari Dandes se-Talaud Naik ke Tahap Sidik

Diungkapkan Kajari melalui Kasipidsus Emnovri Pansariang, ada dua temuan yang menyebabkan peningkatan status penanganan tersebut.

“Penanganan dugaan KKN di pengadaan desinfektan bersumber dari Dandes seluruh desa se-Talaud naik ke penyidikan, karena dua temuan,” ungkapnya saat dikonfirmasi POSKO MANADO, Selasa (15/08/2023).

Baca juga:

Diduga Ada Kerugian Ratusan Juta di Pengadaan Desinfektan Bersumber dari Dandes se-Talaud

“Pertama, harga barang lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Kedua, ada kelebihan (bayar) yang tak dikembalikan (ke kas negara),” sambungnya.

Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, sumber resmi POSKO MANADO mengungkapkan, setiap desa di Talaud membeli satu galon desinfektan ukuran 25 liter dengan harga sekira Rp 2,5 juta. Padahal, harga per galon saat itu sekira Rp 600 ribu.

Baca juga:

Diduga Ada Peran Oknum Pejabat Tinggi di Pengadaan Desinfektan C-19 di Seluruh Desa se-Talaud

“Saat itu, harga cairan desinfektan per galon sekira Rp 600 ribu. Kemudian setiap desa (diduga) diwajibkan untuk membayar Rp 2,5 juta per galon,” ungkapnya.

Dikatakan, dugaan markup dengan selisih sekira Rp 1,9 juta ini bisa terjadi; karena arahan dari oknum pejabat tinggi Pemkab Talaud.

“Oknum pejabat tinggi Pemkab Talaud diduga mengarahkan setiap desa untuk membeli satu galon desinfektan (ukuran 25 liter dengan harga Rp 2,5 juta,” pungkasnya.(ian)