Ini Tanggapan Kejaksaan Terkait Surat Bupati Yapen Papua ke Rektor UNIMA

Kasipidsus: Ijazah Tanpa Transkrip Nilai Sama Saja Tidak Sah!

POSKO, MANADO-Surat Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua yang ditujukan kepada Rektor UNIMA dan ditandatangani Tonny Tesar selalu bupati; nomor: 421.4/1179/SET, tertanggal 7 September 2020; perihal: Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa PSKGJ Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I; ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Yapen, Papua.

Baca juga:

Ratusan Guru Yapen Jadi Korban PSKGJ UNIMA

Kajari Hendry Marulitua SH MH melalui Kasipidsus Petra Wonda menegaskan, ijazah para guru Yapen yang mengikuti program PSKGJ UNIMA, tanpa transkrip nilai, itu ilegal.

“Jadi kalau ada ijazah tanpa transkrip nilai sama saja itu tidak sah! Ibaratnya ijazah itu bisa beli, misalnya bisa dibeli dimanakah. Tapi nilai itu harus dikeluarkan akademik,” tegasnya, saat dihubungi POSKO MANADO, Kamis (24/08/2023), sekira pukul 08.18 WITA.

Baca juga:

Ternyata, Rektor UNIMA Tak Ikut Sidang Dugaan Tipikor di Papua Karena Berada di Luar Negeri

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Kamis 20 Juli 2023; Marulitua membeberkan capaian kinerja semester pertama 2023. Sejumlah kasus berhasil tertangani dengan tuntas dan paling menonjol adalah dugaan korupsi dana PSKGJ kerjasama UNIMA dan Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen, periode 2011-2015.

Dimana, Kejari Yapen sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus PSKGJ. Yakni Prof Dr MJW selaku Direktur Eksekutif Program, RTA selaku eks Kepala Dinas Pendidikan Yapen (2013-2016) dan JR selaku Bendahara Kegiatan.

Baca juga:

Ada Kabar, Rektor UNIMA Pekan Depan Jadi Saksi di Sidang Dugaan Korupsi PSKGJ Yapen

“Perkara ini sudah masuk tahap sidang di Pengadilan Tipikor. Kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 6 miliar lebih,” katanya.(ian)