Penanganan Dugaan KKN Pengadaan Lahan SPBU Melonguane di Kejati Sulut Dipertanyakan

Sebelumnya Kasipenkum Katakan Dihentikan, Tapi Rudi Kululu Diinformasikan Sudah Diperiksa Lagi

POSKO, MANADO-Penangan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan lahan SPBU Melonguane di Talaud oleh Kejati Sulut; dipertanyakan.

Baca juga:

Harga Lahan SPBU Melonguane Disebut Tak Wajar, Naik 400 Persen dari NJOP

Dikarenakan, beberapa waktu lalu, Kasipenkum Kejati Sulut Theodorus Rumampuk kepada POSKO MANADO mengatakan, penanganan dugaan KKN ini sudah ditutup. Dengan alasan tidak memiliki cukup bukti.

Meski begitu, informasi beredar kalau pekan lalu; Ruddy Kululu, selaku pemilik lahan sebelumnya di Kelurahan Melonguane Barat yang dibeli Pemkab Talaud melalui Dinas PUTR tersebut, kembali diperiksa Kejati Sulut. “Ruddy Kululu selalu pemilik lahan sebelumnya, informasi diperiksa pekan lalu,” ungkap sumber.

Sementara itu, saat mau dikonfirmasi di Kejati Sulut, Selasa (29/08/2023), sekira pukul 15.14 WITA hingga 16.03 WITA, menurut petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumampuk sudah tidak berada di kantor. “Tadi Kasipenkum (Rumampuk) ikut kegiatan vidcon, tapi sekarang sudah keluar (untuk) makan. Nanti esok pagi saja,” tutur sala satu petugas.

Baca juga:

Diduga Ada Kongkalingkong di Paripurna APBD-P 2022 Talaud

Kemudian, dihubungi via WhatsApp di 0853-9996-6xxx, sekira pukul 16.36 WITA, 16.38 WITA dan 16.40 WITA serta pesan 16.41 WITA, meski dalam keadaan aktif tak direspon.

Terpisah, Kululu dihubungi via WhatsApp di 0821-8922-4xxx, sekira pukul 16.50 WITA, 16.53 WITA, dan 16.54 WITA serta pesan 16.55 WITA; hingga berita ini tayang juga tak direspon.

Diketahui, dalam pemberitaan ‘Pembelian Lahan SPBU Melonguane Sudah Dilaporkan di Kejati Sulut’ yang tayang Senin, 15 Mei 2023; Rumampuk membenarkan awal tahun ini ada penyelidikan dugaan KKN dalam pengadaan lahan SPBU Melonguane.

Baca juga:

Pembelian Lahan SPBU Melonguane Sudah Dilaporkan di Kejati Sulut

“Ada penyelidikan (pembelian lahan SPBU Melonguane) awal tahun ini,” ungkapnya.

Dikatakan, dari proses penyelidikan dikatakan tak ditemukan pelanggaran sehingga penanganan ditutup oleh tim penyelidik. “Setelah dilakukan penyelidikan, menutur tim penyelidik itu tidak cukup bukti. Jadi ditutup,” pungkasnya. (ian)