Polemik APBD-P Talaud 2023 Diduga Karena Politisasi Birokrasi

Kewenangan Pemprov Disebut Hanya Menguji Kesesuaian

POSKO, MANADO–Polemik APBD-P Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2023, dimana hingga saat ini evaluasi di Pemprov Sulut belum juga tuntas; diduga karena politisasi birokrasi.

Hal ini, diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Unsrat Maxi Egetan kepada POSKO MANADO, Minggu (05/10/2023).

“Evaluasi APBD-P Talaud (TA 2023) ‘sedikit’ mendapat hambatan dari Pemprov Sulut dan sampai sekarang blm disetujui, dimana patut diduga substansi evaluasi yang harusnya objektif rasional; telah bergeser pada politisasi birokrasi. Dimana aspek kekuasaan dan kepentingan subjektif mendominasi proses evaluasi tersebut,” ungkapnya.

Ditekankan, dalam konteks ini perlu digarisbawahi signifikan. Dimana semua mekanisme dalam perubahan APBD 2023, sudah sesuai dengan mekanisme yang dalam aturan.

“Artinya sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan telah disampaikan kepada Gubernur tiga hari kerja setelah disetujui oleh DPRD Talaud,” tekan Egetan.

Lanjutnya, kewenangan Pemprov Sulut sesuai PP 12/2019 pasal 181 ayat 4; bahwa evaluasi hanya untuk menguji kesesuaian.

“Pertama ketentuan peraturan yg lebih tinggi; kedua kepentingan umum; ketiga perubahan KUA, RKPD dan PPAS; keempat RPJMD.

Ditambahkan, sesuai aturan juga, keputusan gubernur harus keluar paling lambat 15 hari sejak Ranperda Perubahan APBD-P diterima.

“Sesuai ketentuan dalam PP 12 (2019) pasal 181 ayat 6; bahwa keputusan gubernur dikeluarkan paling lambat 15 hari terhitung sejak Ranperda Perubahan APBD diterima. Tapi sampai sekarang belum dikeluarkan,” tutup Egetan.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Clay Dondokambey mengungkapkan soal ditemukannya beberapa catatan dalam evaluasi perubahan APBD 2023 Talaud:

Pertama, pada saat evaluasi tanggal 11 Oktober 2023, didapati poin-poin krusial yang telah dikoreksi dan harus diklarifikasi juga diperbaiki oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Talaud terkait pendapatan maupun Kebijakan Penganggaran dan Belanja beberapa Program/Kegiatan/SubKegiatan yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme penyusunan APBD.

Kedua, pada saat evaluasi juga terungkap bahwa Pemkab Talaud sudah melakukan 6 kali pergeseran anggaran yang merubah APBD 2023 mendahului perubahan APBD yang harusnya ditetapkan juga dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Ketiga, Perkada Pergeseran anggaran itu sendiri tidak pernah disampaikan ke Provinsi untuk difasilitasi sebelumnya, yang seharusnya semua Perkada kab/kota wajib difasilitasi oleh Pemprov melalui Biro Hukum.

Keempat, Tim Evaluasi APBD Pemprov memintakan Perkada Pergeseran Anggaran agar disampaikan untuk dipelajari dalam rangka penyusunan SK hasil evaluasi P-APBD Talaud, yang seharusnya sudah siap sebelum proses evaluasi APBD dilaksanakan.

Kelima, Peraturan Kepala Daerah terkait Pergeseran Anggaran baru disampaikan TAPD Kabupaten Talaud pada hari Rabu 25 Oktober 2023.

Keenam, sesuai Permendagri 9 Tahun 2021, hasil evaluasi APBD Kab/Kota harus dikonsultasikan ke Kemendagri.

Ketujuh, Pemprov Sulut menyampaikan permohonan konsultasi atas hasil evaluasi APBD Talaud ke Kemendagri pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023

Kedelapan, hasil konsultasi oleh Kemdagri dikeluarkan pada hari Kamis 26 Oktober 2023, dan baru diterima Pemprov pada tanggal 28 Oktober 2023, maka Tim Evaluasi saat ini sementara mempelajari perkada pergeseran yang disampaikan dan melaksanakan penyesuaian atas hasil konsultasi Kemendagri.(Ian)