PT TTN Kembali Berulah

Dituding Main Klaim Lahan dan Bertindak Seperti Aparat Penegak Hukum

PT TTN Berulah
Supervisor Security PT TTN Lucy bersama anggota lainnya bertindak bagaikan aparat penegak hukum untuk menutup aktivitas penambangan masyarakat di wilayah Koperasi Batu Emas Tatelu, lokasi KUD, Kamis (08/06/2023).

POSKO, MANADO-PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), anak perusahaan dari PT Archi Indonesia Tbk yang bergerak di pertambangan emas; kembali buat ulah.

Dimana, ‘saudara’ PT Meares Soputan Mining (MSM) ini; dituding main klaim lahan di Lokasi Tambang Rakyat Tatelu, Minahasa Utara, beberapa waktu terakhir,

Parahnya lagi, Kamis (08/06/2022), PT TTN bertindak seperti aparat penegak hukum saat melarang aktivitas masyarakat penambang di wilayah Koperasi Batu Emas Tatelu, lokasi KUD.

Dipimpin Supervisor Security bernama Lucy, PT TTN bertindak seperti aparat penegak hukum; untuk menghentikan operasi masyarakat yang melakukan penambangan.

“Saya wakil dari perusahaan (PT TTN), perlu saya jelaskan lokasi ini milik Perusahaan PT TTN,” teriaknya didampingi belasan security lainnya.

Saat ditanya masyarakat soal dokumen yang menyatakan lahan tersebut milik PT TTN, Lucky malah menegaskan untuk ke Polres Minut. “Tanya ke Polres Minut,” sambungnya.

Lucky juga mengklaim, ada laporan perusahaan ke Polres Minut yang sudah dalam tahap penyidikan. Tak hanya itu, diklaim juga kapolres sudah mengeluarkan surat tidak ada lagi aktivitas penambangan di lokasi tersebut.

“Sesuai perintah UU, jangan ada lagi aktivitas penambangan. Karena dianggap tambang ilegal. Ini sudah diserahkan ke Pamobvit untuk ditutup,” tekannya.

Sementara itu, masyarakat penambang mengatakan, apa yang dikatakan Lucky, tidak benar. Sebab, laporan dari pihak perusahaan masih dalam tahap penyelidikan. Apalagi belum ada penetapan tersangka hingga saat ini.

“Kenapa perusahaan ingin menutup aktivitas penambangan? Mereka juga tak memiliki dokumen kepemilikan lahan. Kemudian meski sudah ada laporan di pihak kepolisian, yang berhak untuk menghentikan aktivitas penambangan itu penyidik. Bukan pihak perusahaan,” ujar masyarakat.(Ian)