PUTR Bantah ‘Conflict of Interest’ di Pengadaan Lahan SPBU Melonguane

Kadis: Bersertifikat dengan Satu Pemilik, Lokasinya Strategis di Pusat Kota

Tim Dinas PUTR Talaud melakukan survei lahan yang akan didirikan SPBU di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, beberapa waktu lalu.(ist)

POSKO, MANADO-Adanya dugaan konflik kepentingan atau conflict of interest di pengadaan lahan SPBU Melonguane, dibantah Kadis PUTR Talaud John Majampoh, Kamis (31/08/2023).

Ia mengklaim, pemilihan lahan di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane tersebut, sudah berdasarkan survei.

Baca juga:

Harga Lahan SPBU Melonguane Gunakan NPW

“Kenapa pilih lahan di situ (Melonguane Barat), karena persyaratan (luas lahan SPBU) itu 2,5 hektar. Dan lahan itu awalnya kami survei dahulu,” klaimnya dan menyebut tak mengetahui siapa pemilik saat melakukan survei.

“Kami tidak tahu siapa punya (lahan),” sambungnya.

Diutarakan, saat survei, selain lahan yang sudah dibayar di 2020 tersebut; pihaknya juga menyurvei dua lokasi lahan.

“Di Melong Barat, ada tiga lokasi yang kami survei untuk capai 2,5 hektar. Tapi di dua lokasi, lahan dimiliki oleh beberapa orang. Saat ditanya, beberapa pemilik tidak mau menjual. tuturnya.

Baca juga:

Program ODSK Diduga Dicoreng Cabdin Dikda Sulut di Talaud

Lanjut Majampoh, karena hal tersebut, mereka milih untuk membeli lahan SPBU yang sekarang. Dengan alasan, selain hanya satu pemilik dan sudah bersertifikat, juga memiliki posisi strategis.

“Akhirnya kami memutuskan untuk membeli lahan (SPBU) yang sekarang. Selain sudah bersertifikat dengan hanya satu pemilik, lokasinya juga strategis dengan berada di pusat kota,” tutupnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, informasi didapat POSKO MANADO, Ruddy Kululu selaku pemilik lahan yang dibeli Pemkab Talaud melalui Dinas PUTR, merupakan sala satu pengurus di DPD Demokrat Sulut.

Baca juga:

Ada ‘Conflict of Interest’ dalam Pengadaan Lahan SPBU Melonguane?

“Dalam pengadaan lahan SPBU Melonguane, disinyalir ada conflict of interest. Sebab Ruddy (Kululu), pemilih lahan sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPD Demokrat Sulut,” kata sumber.

Terpisah, sala satu pengurus DPD Demokrat Sulut yang tak ingin namanya disebut, saat dihubungi terkait hal ini membenarkan Kululu merupakan Wakil Ketua DPD Demokrat Sulut. Meski begitu, ia membantah soal informasi adanya conflict of interest.

“Pembelian lahan itu (SPBU Melonguane) bukan persoalan pengurus Demokrat, profesional. (Penentuan harga) lahan itu kan tim appraisal, independen,” katanya.

Ditekankan, informasi ini sengaja digulirkan pihak-pihak yang tak tahu mekanisme.

“Ada-ada saja yang mereka buat itu. Mereka tidak tahu mekanisme. Bukan Pemda yang tentukan, itu tim independen dari luar yang tentukan semua,” tekannya.(ian)