Ratusan Guru Yapen Jadi Korban PSKGJ UNIMA

Dari Belum Terima Ijazah, Ijazah Duplikat hingga Belum Terima Transkrip Nilai

Lampiran Surat Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua yang ditujukan kepada Rektor UNIMA dan ditandatangani Tonny Tesar selalu bupati; nomor: 421.4/1179/SET, tertanggal 7 September 2020; perihal: Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa PSKGJ Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I.

POSKO, MANADO-Program Sarjana (S1) Kependidikan Guru Dalam Jabatan (PSKGJ); hasil kerjasama antara Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan Dinas Pendidikan Yapen; selain adanya dugaan kerugian negara sekira Rp 6.074.711.300, berdasarkan hasil audit BPKP; juga membuat ratusan guru Yapen yang mengikuti program tersebut jadi korban.

Baca juga:

Ternyata, Rektor UNIMA Tak Ikut Sidang Dugaan Tipikor di Papua Karena Berada di Luar Negeri

Hal ini terungkap dari Surat Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua yang ditujukan kepada Rektor UNIMA dan ditandatangani Tonny Tesar selalu bupati; nomor: 421.4/1179/SET, tertanggal 7 September 2020; perihal: Penyelesaian Masalah Ijazah S1 dari 17 orang Mahasiswa PSKGJ Jurusan PAUD, Transkrip Nilai Angkatan II yang belum diterima dan Ijazah Duplikat Angkatan I.

Dalam lampiran surat tersebut, ada rekapitulasi wisudawan PSKGJ Kabupaten Kepulauan Yapen.

Yakni; Angkatan I berjumlah 78 siswa dengan Prodi PGSD; 76 diantaranya belum menerima ijazah asli dan ijazah diterima ijazah duplikat.

Kemudian Angkatan II berjumlah 273 mahasiswa dari berbagai Prodi, 17 diantaranya dari Prodi PGSD belum menerima ijazah. Sedangkan ratusan mahasiswa lainnya sudah menerima ijazah, tapi belum menerima transkrip nilai.

Baca juga:

Ada Kabar, Rektor UNIMA Pekan Depan Jadi Saksi di Sidang Dugaan Korupsi PSKGJ Yapen

Sementara itu, dari pemberitaan sebelumnya, sumber resmi POSKO MANADO menyebutkan, UNIMA termasuk sala satu perguruan tinggi di Indonesia untuk penyelenggaraan PSKGJ, sesuai Permendiknas RI No 58/2008, tentang Penyelenggaraan PSKGJ. Meski begitu, ada persyaratan dalam Permendiknas tersebut yang dilanggar. Yakni menyelenggarakan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) saat itu.

Padahal, dalam Kepmendiknas RI No 015/P/2009, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara PSKGJ yang memuat Prodi yang bisa diselenggarakan, UNIMA tidak bisa menyelenggarakan PAUD.

“Dalam Kepmendiknas, UNIMA bisa menyelenggarakan 21 Prodi. Tapi, itu tidak termasuk PAUD,” kata sumber sembari menunjukkan salinan Kepmendiknas itu.

Baca juga:

PSKGJ UNIMA 2011-2016 Diduga Bermasalah

Lanjutnya, akibat hal tersebut, terjadilah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua; yang saat ini sementara dalam tahapan persidangan. Dimana, sala satunya akibat PAUD tanpa izin operasional, UNIMA tidak bisa menerbitkan ijazah bagi puluhan mahasiswa dari Yapen.

“Kasus dugaan Tipikor PSKGJ di Yapen antara lain berawal dari tidak terbitnya ijazah puluhan mahasiswa PAUD dari Yapen yang dibiayai melalui APBD. Akibat ijazah tidak ada, sehingga dana pemerintah tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas sumber.

Sementara itu, Rektor UNIMA Deitje Katuuk, yang pernah menjabat sebagai Dekan FIP UNIMA dan Direktur Akademik PSKGJ medio 2011-2016, belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini tayang. Sebab, menurut Sekretaris Rektor UNIMA Devie Siwij, Katuuk sementara berada di luar negeri untuk berobat.

“Iya lagi ke Malaysia…berubat. Check up,” tulisnya via pesan WhatsApp dari 0812-9294-6xxx, Rabu (23/08/2023) sekira pukul 17.56 WITA.(ian)