Tambang Ilegal di Sangihe Mengkhawatirkan

Jatam: Diduga Ada Konspirasi Besar

Kondisi Tambang Mahamu di Desa Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Sangihe sungguh memiriskan. Sebab dirusak beberapa oknum mafia tambang dengan menggunakan alat berat excavator.

POSKO, MANADO-Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Emas Sangihe (TMS) telah dicabut, tak menghentikan aksi mereka dalam mengeruk emas di Pulau Sangihe.

Tak tanggung-tanggung, di wilayah tambang Mahamu, Desa Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan; ada dua alat berat berupa excavator yang melakukan perusakan lingkungan, demi eksploitasi pertambangan.

Informasi didapat, medio September 2023, TMS menggadaikan Kontrak Karya kepada pihak ketiga. Modusnya dengan menunjuk kontraktor pelaksana pertambangannya di lapangan sebagaimana publikasi luas.

Melalui rilis perusahaan induknya Baru Gold Corporation berkedudukan di Kanada tertanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan CV Mahamu Hebat Sejahtera sebagai kontraktor, dan rilis media Baru Gold Corporation tertanggal 20 September 2023 tentang penunjukan PT Putra Rimpuraeng Persada sebagai Kontraktor.

Dalam perjanjian kontrak dari Kontrak Karya tersebut sebagaimana rilis perusahaan induk PT TMS, mewajibkan kontraktor menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian ‘Para Kontraktor’ tersebut wajib menyetorkan lagi 35 persen dari seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan.

Hubungan kerja antara PT TMS dengan Kontraktor tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan Kontrak Karya tersebut, lalu membuat kerja sama operasi melalui hubungan kerja sebagai Pemberi Pekerjaan (bohir) dengan Penerima Pekerjaan (kontraktor yaitu CV Mahamu Hebat Sejahtera dan PT Putra Rimpuraeng Persada).

Para Kontraktor tersebut, walaupun tanpa IUP Operasi Produksi, dan mengangkangi hukum, telah berbulan-bulan beroperasi sampai saat ini Maret 2024, mengoperasikan sekitar 50 excavator untuk mengobrak abrik Pulau Sangihe.

Bahkan, para pengusaha menggunakan BBM solar bersubsidi, sianida dalam jumlah sangat besar.

Selain kedua perusahaan tersebut, juga beberapa perusahaan lainnya menambang secara ilegal di Sangihe. Serta beberapa perusahaan tersebut pemiliknya dari pengusaha yang menyebut kelompok 9 Naga serta beberapa oknum dari kader partai besar.

Juga, SSI, JATAM dan ICW juga menyodorkan bukti tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp Mahamu Hebat yang dibuat oleh Arlan Silangen, terungkap jika setiap bendera (Perusahaan) diwajibkan menyetor. Dan setoran uang yang dikumpulkan akan dibagi ke Polisi dan Wartawan.

Sementara itu Melki Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dari beberapa bukti yang disodorkan oleh SSI, diduga kuat telah terjadi Konspirasi jahat diantara Pemerintah, Korporasi dan aparat penegak hukum (APH).

“Terjadi pertambangan ilegal secara masif di Sangihe. Tapi, kenapa Pemerintah diam?, kenapa Polisi diam?. Karena itu kami menduga telah terjadi persekongkolan jahat antara pemerintah, pengusaha dan APH,” ujar Melki.(*/ian)