Wow! DPRD Talaud Disebut Bertindak Melebihi Kemendagri

Diminta Usulkan Nama Pj Bupati, Lakukan Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup Talaud Masa Jabatan 2018-2023

Surat No: 100.2.1.3/6047/SJ dari Kemendagri tertanggal 9 November 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota terkait pengusulan nama calon Pj Bupati/Wali Kota.

 

POSKO, MANADO-DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menuai sorotan dalam pelaksanaan Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup Talaud Masa Jabatan 2018-2023, Selasa (28/11/2023). Disebut Engelbertus Tatibi (ET), sala satu Tokoh Masyarakat Talaud, DPRD Talaud sudah bertindak melebihi Kemendagri.

“DPRD Talaud sudah bertindak melebihi Kemendagri dengan melaksanakan Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup tadi,” tegasnya saat menghubungi POSKO MANADO.

Ditegaskan, sesuai Surat No: 100.2.1.3/6047/SJ dari Kemendagri tertanggal 9 November 2023; DPRD diminta untuk mengusulkan nama calon Pj Bupati.

“Seharusnya DPRD Talaud, khusunya pimpinan DPRD dalam paripurna membahas kriteria calon Pj (Bupati) sesuai ketentuan perundangan dan usulan dari fraksi, kemudian diputuskan dalam paripurna. Bukan sibuk membahas usulan pemberhentian bupati dan wabup yang nota bene tidak sesuai dengan surat dari Kemendagri,” tegasnya.

Lanjut pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Talaud ini, ia menduga selain tidak tahu dan paham aturan; diduga sudah ada skenario yang disusun jauh-jauh hari untuk melaksanakan paripurna tersebut.

Undangan Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wabup Talaud Masa Jabatan 2018-2023, No: 005/107/186/XI/2023, tertanggal 24 November 2023 dan ditandatangani Ketua DPRD Talaud Semuel Bentian.

“Saya rasa pelaksanaan paripurna usulan pemberhentian bupati dan wabup terlalu kabur. Kalau model begitu, dikhawatirkan tidak memiliki kemampuan untuk memahami aturan. Atau jangan-jangan memang sudah ada skenario yang sudah lama dibuat,” tutup ET.(ian)