Oleh: Vebry Tri Haryadi
Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis
INDONESIA seperti tidak pernah kehabisan cerita. Setiap hari ada saja persoalan baru yang memenuhi ruang pemberitaan, perdebatan politik, hingga percakapan masyarakat. Dari istana hingga institusi penegak hukum, dari panggung kekuasaan hingga ruang persidangan, dari persoalan ekonomi sampai konflik sosial, semuanya seolah berlomba menjadi perhatian publik.
Republik ini sedang ramai. Namun, apakah keramaian tersebut mencerminkan demokrasi yang semakin matang atau justru memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan?
Pertanyaan itu layak diajukan ketika berbagai kontroversi nasional datang silih berganti. Ada perseteruan elite, polemik hukum, dugaan penyalahgunaan kewenangan, demonstrasi, persoalan hak asasi manusia, tekanan ekonomi, hingga ketidakpastian arah kebijakan pemerintahan.
Demokrasi memang tidak menjanjikan kehidupan politik yang selalu tenang. Perbedaan pendapat, kritik, oposisi, bahkan pertentangan kepentingan merupakan bagian dari sistem demokrasi. Namun, ketika kegaduhan terus berlangsung tanpa penyelesaian yang memadai, sementara persoalan mendasar masyarakat semakin menumpuk, bangsa ini patut melakukan refleksi.
Setidaknya ada 15 wajah kegaduhan yang memperlihatkan kompleksitas persoalan Indonesia saat ini.
Pertama, kegaduhan politik elite. Dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo, perubahan konfigurasi kekuasaan, serta pertarungan pengaruh di sekitar pemerintahan menjadi perhatian publik. Hubungan politik yang sebelumnya dibangun dalam satu barisan kini menghadapi berbagai ujian. Reuters pada 6 November 2026 bahkan mengulas keretakan hubungan kedua tokoh tersebut di tengah sejumlah perkembangan politik nasional. Persoalannya, jangan sampai pertarungan kepentingan elite menggeser agenda utama pemerintahan, yakni menjalankan mandat rakyat.
Kedua, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Persoalan ini terus menjadi perdebatan publik dan bergulir melalui proses hukum. Kehadiran Jokowi dalam persidangan perkara terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu turut menjadi perhatian nasional. Associated Press melaporkan pengamanan besar-besaran dilakukan menjelang kehadirannya di persidangan. Namun, persoalan pembuktian harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum. Tidak boleh ada penghakiman melalui opini, begitu pula tidak boleh ada upaya menghindari pembuktian melalui proses yang sah. Setiap pihak memiliki hak atas perlindungan hukum dan praduga tidak bersalah.
Ketiga, dugaan skandal penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Ini merupakan salah satu persoalan paling serius dalam dinamika politik dan penegakan hukum nasional. Reuters pada 9 November 2026 melaporkan empat perwira kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan penyadapan tanpa kewenangan, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden Prabowo, pejabat pemerintah, politisi, jurnalis, aktivis, dan kalangan bisnis. Penyidikan masih berlangsung dan motif maupun keseluruhan jaringan perkara belum terungkap. Jika penyalahgunaan kewenangan terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga perlindungan privasi, kebebasan sipil, dan keamanan negara.
Keempat, polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perdebatan mengenai persyaratan pencalonan, desakan pengunduran diri, serta wacana penggunaan hak angket di DPR memperlihatkan persoalan politik yang telah memasuki wilayah ketatanegaraan. Namun, pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan politik. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur secara tegas alasan dan mekanisme konstitusional pemberhentian. Artinya, setiap langkah politik harus tetap tunduk pada konstitusi, bukan didasarkan pada kehendak kelompok atau kepentingan sesaat.
Kelima, kegaduhan institusi penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemberantasan korupsi merupakan pilar penting negara hukum. Ketika institusi tersebut menghadapi kontroversi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan integritas, kepercayaan masyarakat ikut dipertaruhkan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi penegakan hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Hukum harus bekerja tanpa tekanan politik, kekuatan ekonomi, maupun intervensi kekuasaan.
Keenam, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Gelombang penyampaian aspirasi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan kebijakan yang menuntut perhatian pemerintah. Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pemerintah dan aparat harus memahami bahwa kritik bukan tindakan makar, perbedaan pendapat bukan ancaman negara, dan mahasiswa bukan musuh pemerintahan. Apabila terdapat tindakan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Negara tidak boleh hanya sibuk mengendalikan demonstrasi, tetapi juga harus menjawab substansi tuntutan masyarakat.
Ketujuh, persoalan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dugaan intimidasi, kekerasan aparat, kriminalisasi, serta pembatasan kebebasan berekspresi harus menjadi perhatian serius. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara tidak boleh memperlakukan kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas. Justru keberanian masyarakat menyampaikan kritik merupakan salah satu indikator bahwa ruang demokrasi masih hidup.
Kedelapan, tekanan ekonomi dan daya beli masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk politik, persoalan ekonomi tetap menjadi kenyataan yang harus dihadapi masyarakat. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato. Data Dewan Ekonomi Nasional dalam laporan inflasi November 2026 mencatat inflasi tahunan Oktober mencapai 8,07 persen di Sulawesi Utara, tertinggi secara nasional. Inflasi pangan bergejolak secara nasional juga mencapai 5,81 persen. Pada saat yang sama, pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2026 sebesar 5,47 persen. Dua gambaran ini perlu dibaca secara bersamaan: pertumbuhan ekonomi merupakan capaian makro, tetapi pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup tetap harus menjadi perhatian.
Kesembilan, krisis lingkungan dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam memperlihatkan bahwa pembangunan masih menghadapi persoalan serius. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, kepentingan investasi tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan lingkungan dan hak masyarakat. Pembangunan yang menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi meninggalkan kerusakan ekologis merupakan pembangunan yang mengabaikan tanggung jawab antargenerasi.
Kesepuluh, polemik program Makan Bergizi Gratis. Program peningkatan gizi masyarakat memiliki tujuan sosial yang penting. Namun, pelaksanaannya harus disertai transparansi anggaran, pengawasan pengadaan, standar keamanan pangan, serta evaluasi yang terbuka. Program pemerintah yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Niat baik tidak otomatis menjamin tata kelola yang baik. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran benar-benar memberikan manfaat kepada penerima, bukan membuka ruang pemborosan atau penyimpangan.
Kesebelas, persoalan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Berbagai perkara dugaan penyimpangan anggaran dan pengadaan barang maupun jasa kembali mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap anggaran yang diselewengkan berarti berkurangnya kesempatan rakyat mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa diskriminasi. Jangan sampai hukum terlihat begitu tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketajamannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuatan ekonomi.
Kedua belas, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan masih menjadi sumber perselisihan antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Petani, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara bukan berarti kewenangan tanpa batas, melainkan tanggung jawab memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai pembangunan menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat.
Ketiga belas, kontroversi kebijakan pemerintahan. Perubahan kebijakan, prioritas anggaran, dan pelaksanaan program nasional harus memiliki dasar kajian yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik bukan sekadar keputusan politik pemerintah, melainkan tindakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, transparansi, partisipasi, dan evaluasi harus menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, sebab kebijakan yang baik justru lahir dari keterbukaan terhadap koreksi.
Keempat belas, perdebatan mengenai hubungan sipil dan militer. Reformasi sektor keamanan masih menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pelaksanaan tugas TNI harus berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang TNI sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Prinsip supremasi sipil, kejelasan kewenangan, dan pengawasan demokratis harus tetap dijaga. Kekuatan pertahanan negara penting, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengaburkan tanggung jawab institusi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kelima belas, krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Inilah persoalan yang paling mendasar. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan transparansi kekuasaan, independensi lembaga negara, kesetaraan di hadapan hukum, dan efektivitas pengawasan pemerintah, yang sedang diuji bukan sekadar kinerja pejabat, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak cukup diselenggarakan melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi harus hidup melalui kebebasan pers, partisipasi masyarakat, pengawasan kekuasaan, penghormatan HAM, serta kepastian bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kelima belas persoalan tersebut tentu memiliki karakter dan tingkat pembuktian yang berbeda. Ada yang merupakan fakta kebijakan, ada yang berupa kontroversi politik, dan ada pula yang masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses hukum. Namun, semuanya memperlihatkan satu persoalan mendasar: bagaimana negara mengelola kekuasaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan tidak pernah berdiri di atas kehendak pribadi atau kelompok. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia adalah negara hukum.
Dua prinsip tersebut merupakan fondasi kehidupan bernegara. Kedaulatan rakyat memberikan legitimasi kepada penyelenggara negara, sedangkan negara hukum membatasi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Artinya, tidak ada jabatan yang berada di atas konstitusi, tidak ada institusi yang kebal dari pengawasan, dan tidak ada kepentingan politik yang dapat membenarkan tindakan di luar hukum.
Di sinilah pentingnya pers yang independen, advokat yang menjalankan fungsi pembelaan secara profesional, masyarakat sipil yang kritis, serta lembaga pengawasan yang bekerja tanpa intervensi. Kritik bukan ancaman terhadap negara. Justru kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi merupakan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tidak menyimpang dari mandat konstitusionalnya.
Ada ironi yang semakin sulit diabaikan. Ketika elite sibuk memperdebatkan kekuasaan, masyarakat sibuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Ketika pejabat saling melontarkan pernyataan politik, rakyat menunggu kepastian pekerjaan. Ketika institusi negara disibukkan dengan kontroversi, masyarakat berharap mendapatkan pelayanan dan keadilan.
Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik tanpa akhir. Mereka membutuhkan hasil nyata dari penyelenggaraan pemerintahan. Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang layak, lapangan pekerjaan, perlindungan hukum, dan lingkungan hidup yang sehat.
Kegaduhan yang berkepanjangan tanpa penyelesaian juga berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakpercayaan dapat berkembang menjadi apatisme, polarisasi sosial semakin tajam, dan ruang dialog publik semakin menyempit. Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas pemerintahan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Karena itu, pemerintah harus mengembalikan orientasi kekuasaan kepada mandat rakyat. DPR harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara sungguh-sungguh. Aparat penegak hukum harus menjaga independensi dan integritas. Pers harus tetap bebas menjalankan fungsi kontrol sosial. Sementara masyarakat juga perlu menjaga ruang demokrasi agar tidak terjebak dalam disinformasi, fitnah, dan permusuhan.
Indonesia tidak membutuhkan keseragaman pendapat. Indonesia membutuhkan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak lawan politik yang berhasil dikalahkan, seberapa kuat pengaruh yang berhasil dipertahankan, atau seberapa ramai panggung kekuasaan dipenuhi perdebatan. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyat.
Republik ini terlalu besar untuk dikelola dengan ego kelompok. Demokrasi terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi kekuasaan.
Indonesia bukan milik elite politik. Kekuasaan bukan warisan keluarga. Institusi negara bukan alat tawar-menawar. Dan rakyat bukan komoditas politik yang hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba.
Jika kegaduhan terus berlangsung tanpa penyelesaian, jangan heran apabila kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara semakin dipertanyakan.
Sebab, republik boleh gaduh, elite boleh berbeda kepentingan, dan demokrasi boleh penuh perdebatan. Tetapi negara tidak boleh kehilangan arah, hukum tidak boleh kehilangan marwah, dan rakyat tidak boleh terus menjadi korban pertarungan kekuasaan.
Ketika elite sibuk berebut kekuasaan, siapa yang sungguh-sungguh sedang memperjuangkan kepentingan rakyat?
