Diduga Anggota TNI AD membuang tembakan di lokasi tambang Nona Hoa Ratatotok.
RATATOTOK, Poskomanado.co.id – Keberadaan sejumlah personel TNI AD di kawasan pertambangan tanpa izin di Nona Hoa, Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra), membuat para masyarakat penambang resah.
Bahkan, menurut kesaksian warga, terjadi aksi pelepasan tembakan yang membuat aktivitas masyarakat di lokasi tambang menjadi kacau.
Situasi tersebut kemudian memicu desakan agar Pangdam XIII/Merdeka segera mengambil tindakan dan menarik personel TNI yang berada di kawasan tersebut.
“Rakyat menggaji TNI bukan untuk buang-buang tembakan untuk menakuti warga yang sedang mencari nafkah,” tegas Jemmy M, salah satu penambang, Selasa (4/8/2026).
Jemmy mengaku aktivitas warga Ratatotok di kawasan Nona Hoa terganggu setelah sejumlah personel yang disebut berasal dari TNI AD bersama oknum Brimob Kelapa Dua masuk ke lokasi.
Menurut dia, aparat tersebut kemudian melakukan tindakan yang membuat para pekerja tambang panik.
“Kami ini warga asli Ratatotok. Kami hanya mencari nafkah. Penghasilan kami sekitar Rp250 ribu sehari. Tiba-tiba muncul Brimob Kelapa Dua dan anggota TNI, lalu ada tembakan,” ujar Jemmy.
Ia mempertanyakan dasar dan tujuan kehadiran personel tersebut di lokasi.
“Siapa mereka? Siapa yang membayar mereka datang ke sini untuk mengusir warga asli?” katanya.
Jemmy meminta Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirza Agus, S.I.P., segera mengevaluasi keberadaan personel TNI di kawasan pertambangan Nona Hoa.
Ia bahkan meminta seluruh prajurit yang berada di lokasi ditarik demi mencegah terjadinya benturan antara aparat dan masyarakat.
“Rakyat tidak butuh tentara di lahan tambang. Apalagi kalau kehadirannya hanya membuat keonaran. Tolong Jenderal Pangdam tarik semua supaya rakyat aman,” ujarnya.
Menurut Jemmy, kehadiran aparat bersenjata di tengah aktivitas masyarakat berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut segera ditangani secara serius sebelum terjadi insiden yang lebih besar.
Gubernur Sulut Juga Diminta Bertindak
Selain Pangdam XIII/Merdeka, warga meminta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus ikut turun tangan.
Jemmy berharap Gubernur dapat membangun komunikasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan aparat yang berada di lokasi tidak mengganggu masyarakat.
“Kami minta pemerintah daerah membantu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai rakyat dengan aparat berhadapan di lapangan,” katanya.
Ia juga menduga kehadiran sejumlah aparat di kawasan Nona Hoa berkaitan dengan kepentingan PT Minselano.
Namun, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan maupun aparat terkait.
“Kalau benar IUP Minselano sudah tidak berlaku, kenapa aparat datang lagi ke sini? Tujuannya apa? Jangan sampai kedatangan mereka justru membuat lokasi semakin kacau,” ujar Jemmy.
Jemmy menegaskan masyarakat yang berada di kawasan Nona Hoa hanya ingin bekerja dan mencari penghasilan.
Ia meminta seluruh pihak tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan pertambangan di Ratatotok.
“Kami mencari nafkah di tanah warga Ratatotok, bukan di atas tanah negara. Mohon tertibkan aparat agar tidak mengganggu masyarakat yang sedang fokus bekerja,” tegasnya.
Warga juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah memastikan status hukum kawasan pertambangan tersebut secara terbuka.
Terlebih, persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin di Ratatotok selama ini kerap menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan.(***)
