BITUNG, poskomanado.co.id – Pemkot Bitung mengakui kebijakan APBD saat ini lebih memprioritaskan kesejahteraan ASN ketimbang pembiayaan lain. Alhasil, pembangunan infrastruktur publik maupun program tertentu untuk sementara dinomorduakan.
Demikian terungkap dalam lanjutan Rapat Pansus DPRD Bitung terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bitung, untuk tahun Anggaran 2025 lalu. Rapat digelar Senin (4/5/2026) dan berlangsung hingga dinihari tadi.
“Yang pertama pasti kita prioritaskan adalah belanja wajib, seperti (pembayaran) gaji dan TPP. Itu yang kita utamakan dulu,” ujar Sekretaris Daerah Bitung Rudy Theno.
Rudy menyampaikan itu guna menjawab pertanyaan sejumlah anggota Pansus LKPJ DPRD Bitung. Pertanyaan yang dilontarkan seputar pengelolaan APBD dan fokus pembiayaannya. Rudy menegaskan kebijakan tersebut ditempuh guna menjaga cashflow atau arus kas keuangan daerah.
Fokus terhadap cashflow ini menjadi tugas utama yang diperintahkan pimpinan daerah, dalam hal ini Walikota Hengky Honandar dan Wakil Walikota Bitung Randito Maringka. Tujuannya agar pembiayaan APBD tepat sasaran dan tidak bocor untuk kegiatan yang bukan prioritas.
“Tugas kami menjaga cashflow agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Saldo kita sekian, terus kita biarkan OPD pencairannya melebihi saldo. Itu salah,” tukasnya.
Rudy turut menyentil narasi yang berkembang bahwa dirinya jadi aktor utama penghambat pencairan atau pembiayaan yang diajukan setiap OPD. Menurut dia, itu narasi sesat yang didasari ketidakpahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Jadi tidak ada istilah ‘Sekda tahan-tahan duit. Yang kita lakukan adalah menjaga cashflow. Kalau hari ini pendapatan kita Rp 1 miliar, maka yang dikeluarkan juga harus Rp 1 miliar. Kalau lebih dari itu, itulah yang namanya besar pasak daripada tiang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rudy mengakui pengelolaan APBD Pemkot Bitung sangat bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika capaian PAD rendah, maka kemampuan pembiayaan daerah jadi berkurang. Alhasil, banyak program yang sudah direncanakan akan sulit dieksekusi.
“Jadi menjaga cashflow itu sangat penting. Kami harus bisa memastikan ada keseimbangan antara pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan yang dihasilkan teman-teman di Bapenda (Badan Pendapatan Daerah,red) maupun sumber retribusi dari SKPD lainnya, harus seimbang dengan jumlah permintaan pembayaran,” terangnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Pansus LKPJ DPRD Bitung melontarkan sorotan mereka. Plot anggaran yang jomplang antara belanja pegawai dan pembiayaan program pro rakyat jadi sasarannya. Mereka antara lain, Yani Ponengoh, Alexander Wenas, Cherry Mamesah dan Ramlan Ifran.
Yani Ponengoh misalnya. Ia menyorot anggaran di Dinas Perumahan dan Permukiman yang hanya tersedia untuk membiayai belanja pegawai. Untuk kegiatan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, contohnya pemangkasan pohon, tidak anggaran yang tertata.
Pun demikian dengan Cherry Mamesah. Ia menyinggung hasil pembahasan dengan OPD lainnya yang mengeluhkan perihal keterbatasan anggaran. Buntut dari situasi itu, hampir semua kegiatan prioritas OPD, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, harus rela tidak dilaksanakan.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Bitung, Rafika Papente, juga tidak mau ketinggalan. Ia menohok langsung mekanisme plot anggaran yang terjadi di Pemkot Bitung. Berdasarkan temuan Pansus, ia membeber fakta bahwa mekanisme penganggaran dilakukan mengikuti draft yang disodorkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah.
“Memang betul masing-masing OPD yang menyusun program dan menguploadnya di SIPD. Tapi begitu diajukan, tidak semua program diterima karena harus mengikuti pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Dan yang terjadi, kegiatan yang banyak dicoret justru kegiatan prioritas yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Rafika sendiri dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Pansus LKPJ DPRD Bitung. Menurut dia, keberadaan Pansus bukan untuk mencari salah dan menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mengevaluasi kinerja Pemkot Bitung, khususnya yang berkaitan dengan realisasi visi-misi Walikota dan Wakil Walikota.
“Nantinya kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti, yang sifatnya dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah ke arah yang lebih baik. Jadi bukan untuk mencari salah, tapi untuk mengingatkan agar tidak keluar dari rel,” pungkasnya.(bds)
