BITUNG, poskomanado.co.id – Pansus LKPJ DPRD Bitung menyoroti RSUD Pratama yang hingga kini belum beroperasi normal. Pemkot Bitung pun didorong menaruh perhatian serius terhadap situasi tersebut.
“Kami minta Pemkot Bitung melalui Dinas Kesehatan bisa memperhatikan hal ini. Sayang, sudah dibangun dengan menggunakan uang negara tapi pelayanannya belum optimal,” ujar Syam Panai, salah satu anggota Pansus LKPJ DPRD Bitung.
Syam menyampaikan poin di atas dalam pembahasan bersama jajaran Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, Kamis (30/4/2026) sore hingga tengah malam. Pembahasan itu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Bitung Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilaksanakan di Ruang Paripurna, Kantor DPRD Bitung.
Fakta seputar operasional RSUD Pratama mencuat dalam pembahasan itu. Pelayanan yang belum optimal plus status rumah sakit yang belum terakreditasi jadi poin utamanya. Alhasil, hingga detik ini RSUD Pratama belum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan.
Fakta di atas jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat Bitung. Pasalnya, pemerintah membangun RSUD Pratama dengan tujuan mempermudah sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun kenyataannya, harapan itu masih jauh panggang dari api. Padahal dari sisi fasilitas dan peralatan RSUD Pratama cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Salah satu contoh, banyak warga Bitung yang melakukan cuci darah terpaksa harus jauh-jauh ke Manado. Padahal di sini alatnya sudah ada, tapi karena (pelayanan) belum optimal jadi harus buang ongkos lagi ke Manado. Ini kan sangat disayangkan,” tutur Syam Panai.
Sorotan terhadap situasi ini juga disuarakan Alexander Wenas, anggota Pansus LKPJ DPRD Bitung lainnya. Nyong sapaan akrab dia, menyoroti alasan efisiensi anggaran yang berimbas pada pelayanan di RSUD Pratama. Alasan tersebut dikemukakan Dinas Kesehatan dalam rangka menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat.
“Itu alasan yang keliru. Memang betul ada instruksi itu, tapi untuk bidang kesehatan tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Fokus efisiensi hanya untuk kegiatan-kegiatan non prioritas, seperti belanja ATK dan lain-lain yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan,” tukasnya.
Nyong menyayangkan jika efisiensi anggaran dilakukan menyeluruh pada sektor kesehatan. Ia mengibaratkan hal itu bisa berdampak pada pengurangan dosis obat untuk pasien. Dan jika itu benar dilakukan, maka pelayanan kesehatan pasti amburadul.
“Kalau karena alasan efisiensi lalu dosis obat dikurangi, maka pasien bukan sembuh tapi justru lebih parah,” cetusnya.
Untuk itu, baik Syam maupun Nyong, termasuk seluruh personil Pansus LKPJ DPRD Bitung, meminta Dinas Kesehatan memperhatikan hal tersebut. Pansus sendiri bakal merekomendasikan optimalisasi operasional RSUD Pratama bagi masyarakat.
“Semua kendala yang dihadapi dalam rangka memaksimalkan pelayanan di RSUD Pratama harus diupayakan teratasi. Baik itu terkait akreditasi maupun ketersediaan dokter spesialis sesuai kebutuhan, harus bisa dipenuhi. Dan kami akan merekomendasikan hal ini, termasuk dukungan anggaran dalam pembahasan di tingkat Banggar,” papar Rafika Papente selaku Ketua Pansus LKPJ DPRD Bitung.
Sebelumnya, baik pimpinan Dinas Kesehatan maupun RSUD Pratama menyampaikan kendala yang dihadapi dalam operasional fasilitas kesehatan dimaksud. Seperti yang sudah disebutkan di atas, status akreditasi dan ketersediaan tenaga medis yang memadai jadi faktor utama penghambat pelayanan maksimal.
Untuk itu, mereka berharap dukungan semua pihak guna mengatasi persoalan tersebut, terutama dari DPRD Bitung. Pitter Lumingkewas selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, maupun Vivi Tumbel sebagai Direktur RSUD Pratama, punya pendapat serupa perihal itu.
“Dan tadi dalam pembahasan bersama Pansus dukungan ini sudah diberikan. Kami bersyukur dan berharap semoga cita-cita bersama ini bisa terealisasi, sehingga kedepan masyarakat Bitung bisa memanfaatkan pelayanan di RSUD Pratama dengan baik,” ujar keduanya saat ditemui usah pembahasan bersama Pansus LKPJ DPRD Bitung.(bds)
