BITUNG, poskomanado.co.id – Pansus LKPJ DPRD Bitung menemukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 14,7 miliar selang tahun 2025 lalu. SiLPA ini hanya milik satu perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan Pemkot Bitung.
Temuan ini terungkap dalam lanjutan pembahasan LKPJ Pemkot Bitung Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026) tengah malam di Kantor DPRD Bitung. Dalam tayangan slide di videotron perihal realisasi anggaran Dinas Kesehatan pada tahun lalu, tercatat angkanya mencapai 90,73 persen.
Realisasi itu sejatinya terbilang lumayan. Namun jika dilihat dari total anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan, nyatanya anggaran yang tidak terpakai punya nominal sangat besar. Tersisa Rp 14,7 miliar dari total anggaran Rp 158,9 miliar bukanlah selisih yang kecil.
“Itu kalau digunakan untuk kegiatan lain pasti manfaatnya akan terasa,” ujar Ketua Pansus LKPJ DPRD Bitung, Rafika Papente SSos, usai pembahasan bersama Dinas Kesehatan.
Rafika menyoroti tahapan perencanaan anggaran di Pemkot Bitung, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Menurut dia, jika ada SiLPA sebesar itu, maka salah satu indikasinya mengarah ke proses perencanaan yang tidak valid.
“Saya pikir kalau perencanaannya tepat mungkin tidak akan sebesar itu. SiLPA itu lumrah, semua lembaga pemerintahan pasti punya SiLPA. Tapi harusnya bisa dikendalikan,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menilai adanya SiLPA dengan nominal sebesar itu bukan hanya sekedar persoalan angka. Bagi dia, hal ini menandakan ada masalah serius dalam tahapan perencanaan, eksekusi, dan tata kelola keuangan secara keseluruhan.
“Makanya perencanaan harus berbasis pada data riil. Sebab kami juga mendapati sejumlah temuan di beberapa Puskesmas, yang rata-rata mengeluh kekurangan anggaran untuk kegiatan prioritas,” tandasnya.
Pitter Lumingkewas selaku Kepala Dinas Kesehatan mengakui hal itu. Dalam pembahasan, ia pun membeber sejumlah faktor penyebab SiLPA di instansi terbilang besar. Salah satu yang ia sentil adalah kegiatan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di kompleks Puskesmas Paceda.
“Ada beberapa alasan mengapa SiLPA kita besar. Selain anggaran pembangunan laboratorium yang tidak terserap semua, juga ada soal realisasi anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan,red). Terkait BOK ini, karena ada masalah administrasi sehingga pusat belum mentransfer seluruhnya, sementara di perencanaan kita sudah ditata,” ungkap Pitter.(bds)
