BITUNG, poskomanado.co.id – Warga Tokambahu, Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga menolak direlokasi dari permukiman mereka saat ini. Kalau pun Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) jadi didirikan di kawasan itu, mereka ingin hidup berdampingan dengan fasilitas militer tersebut.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar DPRD Bitung, Rabu (16/9/2026) kemarin. Rapat ini dipimpin langsung Vivy Ganap selaku Ketua DPRD Bitung. Rapat juga dihadiri Kasilog Kasrem 131 Santiago, Kolonel Inf Romkeni Abraham Yansen, Dandim 1310/Bitung Letkol Inf I Dewa Made Dharmawan Juniarta, serta Kepala BPN Bitung Steven Wowor.
“Kami tidak setuju direlokasi. Pantai Kambahu adalah ruang hidup bagi kami. Dan kami sudah puluhan tahun tinggal di sana, jadi kami ingin tetap tinggal di sana,” ujar Oral Kasehung, salah satu perwakilan warga Tokambahu.
Hal serupa disampaikan Allan Berty Lumempouw, salah satu aktivis sekaligus pemerhati masalah sosial kemasyarakatan di Bitung. Berty menyarankan agar pembangunan BTP tidak sampai menggusur pemukiman warga Tokambahu. Berty juga menyatakan pembangunan BTP sejatinya tidak ditolak oleh warga.
“Kalau dicermati dengan baik sebenarnya masyarakat tidak menolak pembangunan BTP. Keinginan mereka cuma satu, yaitu tetap hidup dan tinggal di rumah mereka saat ini. Jadi kalau bisa Pak Dandim menyampaikan hal ini ke atasan, agar supaya ada solusi atas persoalan yang sekarang terjadi,” katanya saat ikut mendampingi warga Tokambahu di RDPU.
Pun demikian dengan Pascal Wilmar selaku pentolan LBH Manado yang mengadvokasi warga Tokambahu. Ditemui saat jeda RDPU, Pascal menyatakan pihaknya punya opsi untuk berkompromi terkait pembangunan BTP. Yang penting kata dia, syaratnya cuma satu, yakni warga tetap bermukim di permukiman mereka saat ini.
“Kalau hidup berdampingan (dengan BTP) kita bisa terima. Karena memang warga punya landasan hukum dan alasan yang kuat untuk tetap tinggal di situ,” tukas Pascal.
Sebelumnya, tawaran relokasi bagi warga Tokambahu disampaikan Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf I Dewa Made Dharmawan Juniarta. Jika pembangunan BTP sudah berjalan, rencananya warga akan dipindahkan tidak jauh dari lokasi itu. Meski demikian, perihal usulan warga untuk bisa hidup berdampingan tetap diakomodir oleh Dandim.
Pemkot Bitung sendiri menyetujui usulan relokasi. Sepanjang semua pihak yang berkepentingan tidak mempermasalahkan hal itu, Pemkot Bitung akan memberikan dukungan penuh. Akan tetapi, usulan relokasi bukan opsi pertama untuk mengatasi polemik yang terjadi. Hal ini sesuai pernyataan Asisten I Setda Bitung Forsman Dandel.
“Pemkot Bitung mendukung relokasi. Tapi sesuai penyampaian Pak Walikota, itu kita siapkan sebagai plan B. Kalau untuk plan A sesuai keinginan masyarakat tadi, hidup berdampingan dengan BTP,” ucapnya.
Dinamika di atas sudah disikapi DPRD Bitung selaku penyelenggara RDPU. Setelah mendengar penyampaian dari semua pihak yang hadir, lembaga wakil rakyat itu telah mengeluarkan kesimpulan rapat. Ada beberapa poin yang disimpulkan, salah satunya adalah rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai permasalahan yang muncul.
Diketahui, polemik pembangunan BTP di Makawidey dipicu silang pendapat soal pemanfaatan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 70 hektare. TNI mengklaim berhak atas lahan itu karena diberikan langsung oleh negara. Lahan ini sebelumnya disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena dijadikan agunan oleh PT Awani Modern Indonesia selaku eks pemegang HGB. Sudah begitu, pembangunan BTP di Tokambahu merupakan program nasional lewat Kementerian Pertahanan.
Di sisi lain, warga Tokambahu yang sudah puluhan tahun menduduki dan mengolah lahan itu juga merasa punya hak yang sama. Mereka menegaskan sudah menempati lahan itu jauh sebelum PT Awani Modern Indonesia mengantongi HGB, bahkan sebelum Republik Indonesia terbentuk. Penguasaan terhadap lahan di Tokambahu bermula dari orang-orang tua mereka yang bermigrasi dari wilayah Nusa Utara ke daerah itu.(bds)
